izin pertambangan. 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan PERGUB Prov. izin pertambangan

Jokowi Cabut 2. Sedangkan lima izin tambang yang awalnya non-CnC, dinyatakan CnC oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Teguran itu disampaikan melalui surat bernomor T-5/MB. Tidak menggunakan IUJP ini untuk : a. The latest Minerba Law brings a number of major changes, one of which is the regulation of the authority to issue. Baca juga: Sudah Cabut 2. pertambangan khusus (I UPK), dan izin pertambangan rakyat (I PR). Dari aspek perizinan pada UU No. Untuk itu, izin-izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh. Izin usaha ini sendiri diperoleh melalui 2 tahap yaitu: Badan usaha atau perseorangan harus mengajukan permohonan pada wilayah untuk mendapatkan WIUP. nomor induk usaha; sertifikat standar, dan/atau; izin. Hal ini seiring dengan munculnya Peraturan Presiden (Perpres) No. Pernah membela perusahaan-perusahaan besar, baik nasional maupun multinasional di berbagai bidang hukum di antaranya Perdata, Perbankan, Perlindungan Konsumen, Pertambangan, Ketenagakerjaan, Kepailitan, dan PKPU. Sedangkan untuk pengusaha smelting namun tidak mempunyai lahan tambang maka akan memakai rezim kontrak Izin Usaha Industri (IUI). Di masa Orde Lama, tepatnya pada tahun 1951, anggota Dewan. Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan; k. ABSTRAK Berbagai permasalahan terkait pertambangan terjadi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). sistem kontrak (izin) pertambangan yang berlaku saat ini . Menurut Ahmad Redi, pakar hukum pertambangan, ada sejumlah penyebab mengapa. Tahapan Lengkap Proses Pengajuan Izin Usaha Pertambangan merdeka. 7. Izin Usaha Pertambangan Emas diberikan oleh Menteri ESDM, Gubernur atau Bupati. Nah, dengan adanya Perpres 55/2022 dan SE Menteri ESDM ini, 2. 4 Tahun 2009Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana. Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Luas perizinan di Kaltim menembus 13,83 juta hektare, sebuah angka yang melewati luas provinsi Kalimantan Timur itu sendiri yang hanya 12,7 juta hektare. Berdasarkan pengurusan izin usaha pertambangan yang dilakukan, pertambangan dibagi menjadi menjadi tiga jenis, yaitu (Sulto, 2011): Bahan galian strategis golongan A , terdiri dari: minyak bumi, aspal, antrasit, batu bara, batu bara muda, batu bara tua, bitumen, bitumen cair, bitumen padat, gas alam, lilin bumi, radium, thorium, uranium, dan. 4 Salah satunya akhir-akhir ini muncul pemberitaanPerizinan pertambangan di Kepulauan Sahinge ini pun jangan hanya sebatas pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tetapi juga dapat ditelusuri apakah ada dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan izin tambangnya. Bisnis. Sedangkan perizinan yang. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota diabaikan. K/HK. Sumber Barito Coal, PT. “ izin untuk melaksanakan usaha pertambangan” (pasal 1 angka 7 UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang perlindungan Mineral dan Minerba)”. PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara; 3) izin usaha pertambangan; 4) izin pertambangan rakyat; 5) izin usaha pertambangan khusus; 6) IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian; 7) surat izin penambangan batuan; 8) izin. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, pertambangan tanpa izin (Peti) atau tambang ilegal di Indonesia tersebar di 2. com – Kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) di sejumlah daerah di Indonesia kembali marak. cahaya selomukti indonesia yang berlokasi di desa pagergunung kecamatan pageruyung kabupaten kendal kepala dinas lingkungan hidup kabupaten kendal, menimbang : a. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Umum Pasal 47 (1) IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Izin ini melibatkan proses yang ketat untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, kepatuhan terhadap regulasi, dan perlindungan hak-hak. K/26/M. 000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertentangan dengan UUD. com, JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan 180 surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang mineral dan. Inspektur Tambang Ahli Madya dan Ketua Kelompok Kerja Pertambangan Rakyat dan Pembinaan Aspek Teknik dan Lingkungan Ditjen Mineral dan Batubara Antonius Agung Setiawan menyampaikan, terdapat sekitar 3,7 juta pekerja di sektor pertambangan tanpa izin. Permohonan Kartu Pekerja Peledakan (KPP) Madya. 18. 7 Izin Pertambangan di Indonesia. Izin Pertambangan Rakyat 3. Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu mining permit. Pemerintah Indonesia sejak lama mengatur hak dan kewajiban investor dalam melakukan bisnis pertambangan. Kelompok usaha ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan. Dijelaskan, izin pertambangan rakyat (IPR) di wilayah pertambangan rakyat ditetapkan oleh pemerintah. Tahun Terbit. 2. Abstract Law Number 3 of 2020 is a new chapter in the development of mining law politics in Indonesia. 10. 10. Selain itu, mengatur kebolehan pemakaian hutan untuk pertambangan melalui skema Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Apa itu Izin Usaha Pertambangan? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang. 3. - 4 - 14. com, JAKARTA — Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan siap mempublikasikan daftar perusahaan yang mendapatkan pencabutan izin usaha pertambangan atau IUP pada hari ini, Senin (10/1/2022). 6 Ada kontrak atau izin pertambangan yang berlaku yang didasarkan pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan ada izin yang diberlakukan. Baca juga: Bukan 42. “Risiko kalau diserahkan ke daerah beberapa pertambangan yang gede misalnya blok Wabu yang lagi ribut di pengembang sampai sekarang izinnya di tingkat kabupaten karena bupati tidak mau mengeluarkan tata wilayah karena Wabu itu ada. Usaha/Kegiatan Pertambangan Batuan Tanah Urug, Batuan Pasir dan Sirtu, Stone Crusher Oleh PT. Dari penerbitan kedua aturan tersebut lahir berbagai regulasi turunannya. 1. 23 September 2022. Artinya jika sumber alam tersebut diolah maka tidak bisa diperbarui kembali. Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (GP2T) BKPM DIY menerbitkan izin kepada pemohon JENIS IZIN DI BIDANG PERTAMBANGAN 1. b. konservasi. Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan. IUP diberikan oleh gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota 5 Ab raS l eng, Hukum Pt mbangan,UII sss Yogyakarta, 2004, hlm. KBLI & JENIS IZIN MINERBA. KBLI & Jenis izin Minerba. Masa berlaku Surat Izin Pertambangan Daerah berakhir karena : a. Pemerintah memberikan dapat memberikan IPR kepada. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam, b. Data IUP yang tercatat di database merupakan IUP yang berhak mendapatkan pelayanan oleh Ditjen Minerba. CO, Jakarta - Kementerian ESDM tengah memproses dan mengevaluasi dua perusahaan Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang mengajukan perpanjangan izin. [Show full abstract] pertambangan tanpa izin, bagaimana pelaksanaan izin pertambangan di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. 6. viii requirements for mining permits bab ix izin pertambangan rakyat 66–73 ch. 24 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K), tidak terdapat penjabaran secara eksplisit mengenai dasar penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Setiap usaha harus memenuhi ketentuan yang diberlakukan supaya seragam. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. Menurut UU 3/2020, pada dasarnya Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) diberikan untuk 1 jenis mineral atau batu bara dan pemegang IUP dapat memiliki lebih dari 1 IUP. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan. Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat conto dan analisa mineral atau batubara dari labolatorium yang telah. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - 1. com, Jakarta Perusahaan jasa kontraktor pertambangan PT Putra Perkasa Abadi (PPA) mendapatkan penghargaan sebagai pemegang Izin Usaha Jasa. Kedua jenis izin pertambangan ini tidak ada lagi setelah tahun 2009 sejak adanya Undang-Undang Minerba tersebut. Pasal 2 huruf n mendefinisikan pertambangan rakyat sebagai Pertambangan Rakyat; adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari. d. 000) sesuai dengan Peraturan. (Banyaknya perizinan pertambangan yang dikeluarkan. 8. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut 2. 5. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f , b. a. 18. com> 2 Intan Yurnelia, Izin Dibekukan, Pengusaha Tambang Melapor Ke Ombudsman, (14 Februari 2018), <. The above licenses, as well as business identification numbers and standard certificates, will be granted by the central government, which may delegate this authority to provincial governments for some licenses. Namun, suatu perusahaan baru bisa memiliki lebih dari 1 IUP jika memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang pertambangan mineral dan. serta menentukan apakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diterbitkan atau tidak, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan penerbitan izin pertambangan. 2. Jenis pertambangan ini terdiri dari aspal, antrasit, batu bara, bitumen, minyak bumi, dan gas alam. IUP, Prosedur Mendapatkannya 2022. a. Sebelumnya melalui UU 4/2009, usaha pertambahangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Peraturan Perundang-undangan. 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa mineral dan batu bara merupakann sumber daya alam yang terkandung di wilayah hukum. Berikut adalah beberapa di antaranya. 12. 11 Tahun 1967, rezim UU No. Sejak adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Penguasaan mineral ini diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Penjualan Terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020, layanan perizinan dibidang pertambangan minerba telah kembali dibuka dan Apabila sengkarut terkait tata kelola izin usaha pertambangan berlarut, hal itu dikhawatirkan berdampak negatif pada iklim investasi. Hukumonline mengadakan webinar dengan topik Menilik Dinamika Perizinan Usaha Tambang Batubara pada Kamis (24/2). Izin Pertambangan Rakyat. com, JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan 180 surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang mineral dan batu bara. bahwa ketentuan mengenai penyertaan saham pada pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas dan lelang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 202017. Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangannya, (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk: a. (Baca: Begini Beda Legalitas Kegiatan Usaha dengan Risiko Rendah,. DIY No. Kemudahan perizinan usaha komoditas batuan melalui surat izin penambangan batuan (SIPB). Referensi Peraturan. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang memberikan izin teraebut; c. Aktivitas tambang ilegal ini kian meningkat dipicu harga komoditas mineral dan batu bara yang terus menguat dalam setahun terakhir. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP,TEMPO. Aplikasi Perizinan Usaha dan Operasional Sektor ESDM. Liputan6. Pemegang izin pertambangan tidak memiliki kepemilikan tanah terhadap area yang dialokasikan, dan hanya diperbolehkan untuk mengambil satu jenis mineral di area konsesi mereka dan tidak otomatis untuk. Dalam hal ini, kami mengasumsikan bahwa perusahaan baru ini adalah perusahaan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP OP”), namun perusahaan tersebut ingin membangun smelter karena ingin memiliki usaha di bidang pengolahan dan pemurnian hasil tambang. Peralihan perizinan dari Pemerintah Pusat ke Pemda diantaranya meliputi: a. Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan Studi Kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. d. Istilah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu mining permit (Salim, 2012). Hal ini juga. Dalam aspek perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara pada era otonomi daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang awalnya bersifat sentralistik kemudian sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi bersifat. Izin usaha Jasa Pertambangan harus menjadi syarat penting dan utama untuk dikantongi oleh perusahaan tersebut. Pencabutan itu dilakukan karena perusahaan pemegang IUP tidak berkegiatan meski sudah diberikan izin usaha, atau tidak menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) sejak tahun 2017. Payung hukum reformasi perizinan tambang tertuang dalam Undang Undang 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. 12. B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan5) Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi; dan 6) IUP untuk Penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan untuk 1 (satu) daerah provinsi. OSS - Izin Usaha Pertambangan. 2 Secara konsep, Maladministrasi belum dapat di definisikan dengan tepat (Sir Edmun Compton dalam Tatiek Sri Djatmiati). Membuka Peluang Usaha – Dengan memiliki izin Galian C maka perusahaan pertambangan dapat membuka peluang usaha dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan. Baca: Warga Trenggalek Desak ESDM Cabut Izin Tambang Emas: Belum Ditambang Sudah Hancur. Keputusan Menteri ESDM Nomor 23. Anggota Ombudsman RI, Hery. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBAWA, Menimbang: a. bahwa rencana usaha/kegiatan pertambangan batuanBelum lagi ada UU Minerba yang baru sehingga butuh penyesuaian termasuk kebijakan terkait Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Bijih adalah kumpulan mineral yang mengandung 1 (satu) logam atau lebih yang dapat diolah secara menguntungkan. POLITIK HUKUM PENGALIHAN IZIN PERTAMBANGAN PADA PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; d. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan. Kegiatan Pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut (Pasal 66): a. Lahai Coal, dengan luas total 221. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Sedikitnya 2. Pun, hak atas IUP atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pelaku Usaha Jasa Pertambangan dapat melakukan perubahan IUJP jika terjadi perubahan pada Klasifikasi, dan / atau Kualifikasi. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Habisnya masa berlaku IUP berakibat pada tidak berlakunya izin dan tidak adanya dasar pembenar untuk melakukan kegiatan penambangan. Hakim Agung Irfan Fachruddin, dengan anggota Yodi Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono, dalam musyawahnya tertanggal 14. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yangKata kunci: wilayah izin usaha pertambangan; izin pertambangan rakyat; wilayah pertambangan rakyat; tambang timah inkonvensional. Untuk permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, evaluator menyiapkan konsep surat penolakan atas permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 8 memiliki kewenangan yang bersifat atribusi yang diberikan oleh undang-undang dalam hal pemberian izin IUP dan IPR, sementara pemerintah provinsi. tumpang-tindih izin tambang seperti halnya Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha. Pertambangan. Izin Penugasan; g. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), setelah dua kali tersangka dipanggil untuk pemeriksaan. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada tabel di atas, KaIT/Kepala Dinas atas nama. 918 izin usaha pertambangan (IUP) yang ada, hanya 6. EBTKE. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual. B/2023 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Petambangan Khusus. mengajukan permohonan IUP setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penetapan sebagai pemenang lelang. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP. Pada perkembangannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kehutanan Nomor 1 Tahun 2004 untuk menyelesaikan problematika tumpang-tindih area pertambangan di hutan lindung. Bisnis. Pada dasarnya perseroan pemegang Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) tidak dapat memiliki hak atas tanah berupa hak milik.